Standar Pelayanan Permohonan Data Siswa

No.	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery / Penyampaian Pelayanan
1	Persyaratan	Data diri siswa berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau kartu siswa.
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Pengguna layanan menyerahkan persyaratan dan menulis identitas kepada petugas layanan. Pengguna layanan menunggu proses pembuatan data/identitas. Pengguna layanan menerima data dari petugas layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit.
4	Biaya/Tarif	Gratis.
5	Produk Pelayanan	Dokumen data siswa.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui alamat berikut:MTs Negeri 2 Langkat Jl. Sudirman, Kampung Lama, Kec. Besitang Hotline/PTSP: 085760968867 Email: [email protected] Website: https://mtsnegeri2langkat.sch.id/
B. Komponen Manufacturing / Pengelolaan Pelayanan
7	Dasar Hukum	Surat Keputusan (SK) Kepala Madrasah.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja. Kursi. Komputer. Jaringan internet. Printer. Scanner. Kertas. Pensil. Bolpoin. Stempel.
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami prosedur pelayanan permohonan data siswa. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan pelayanan permohonan data siswa. Mampu mendokumentasikan informasi/data. Mampu menganalisis dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan permohonan data siswa. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas, dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan serta bebas dari praktik percaloan. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi terkait data identitas pengguna layanan dijaga kerahasiaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan Focus Group Discussion (FGD). Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.